Perlukah CDD dalam Bisnis Anda ?

Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara, diantaranya sebagai berikut:

  • Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
  • Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  • Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara

Dasar Hukum

Terdapat beberapa undang-undang di Indonesia yang melatarbelakangi kami mengembangkan produk ini, diantaranya yaitu:

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 – Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Undang Undang No.9 Tahun 2013 – Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peratoran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 – Penerapan Program APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/10/PBI/2017 – Penerapan Program APU & PPT bagi PJSP selain Bank dan KUPVA non-bank.

Kewajiban Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, OJK mewajibkan seluruh penyedia jasa keuangan untuk menerapkan program APU-PPT. Kewajiban yang dimaksud yaitu Penilaian Risiko yang diantaranya: mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU TPPT terkait dengan nasabah, negara atau geografis, produk, jasa, transaksi, jaringan distribusi (delivery channels).

Penyedia Jasa Keuangan wajib:

a. mendokumentasikan penilaian risiko

b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan

c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala

d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang

CDD (Customer Due Diligence) atau uji tuntas nasabah merupakan istilah yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimbau para penyedia jasa keuangan untuk mengenal lebih jauh pengguna jasa mereka. Perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi dikhawatirkan membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan jasa penyedia layanan keuangan dalam membantu tindakan kejahatannya, diantaranya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Oleh karena itu, para penyedia jasa keuangan perlu menerapkan program APU dan PPT yang optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun dapat mengurangi resiko yang mungkin timbul, diantaranya risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.

CDD (Customer Due Diligence) atau uji tuntas nasabah merupakan istilah yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimbau para penyedia jasa keuangan untuk mengenal lebih jauh pengguna jasa mereka. Perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi dikhawatirkan membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan jasa penyedia layanan keuangan dalam membantu tindakan kejahatannya, diantaranya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Oleh karena itu, para penyedia jasa keuangan perlu menerapkan program APU dan PPT yang optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun dapat mengurangi resiko yang mungkin timbul, diantaranya risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.

Proses CDD

 

Identifikasi → Verifikasi → Pemantauan

 

N

Espay CDD berperan di dalam proses verifikasi yaitu membantu identifikasi nasabah yang berisiko tinggi

N

Untuk proses pemantauan, Espay CDD membantu mendeteksi perubahan tingkat risiko nasabah yang sudah ada melalui batch scan

Prosedur CDD dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan pada saat:

  • Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
  • Terdapat transaksi keuangan mata uang IDR/setara paling sedikit atau setara dengan Rp100 juta;
  • Terdapat transaksi transfer dana;
  • Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan (TKM) pencucian uang dan pendanaan terorisme;
  • Terdapat keraguan informasi yang diberikan calon nasabah, nasabah, penerima kuasa dan atau pemilik manfaat (Beneficial Owner).

Prosedur EDD (Enhanced Due Diligence)

Prosedur EDD (Enhanced Due Diligence) merupakan program lanjutan dari CDD untuk menganalisa informasi mengenai nasabah, beneficial owner, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak terkait yang berisiko tinggi, seperti diantaranya:

  • PEP (Politically Exposed Person) asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara lain.

  • PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara.

  • Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh organisasi internasional.

  • Berlaku pula bagi anggota keluarga PEP atau pihak yang terkait dengan PEP.

Resiko & Sanksi

Pentingnya mengenal nasabah dalam sebuah bisnis salah satu fungsinya yaitu untuk mengurangi perusahaan anda dari resiko kerugian dan juga sanksi yang diberikan oleh pemerintah, seperti diantaranya:

Resiko

  • Resiko Reputasi, karena diakibatkan adanya publikasi negatif, sehingga kepercayaan nasabah berkurang.
  • Resiko Operasional, karena adanya kegagalan fungsi proses internal, atau adanya kesulitan finansial akibat denda, atau ganti rugi, atau keluarnya biaya diluar perencanaan.
  • Resiko Hukum, akibat adanya tuntutan, atau denda yang dibebankan karena terbukti tidak mematuhi regulasi yang ada.

Sanksi

  • Kepada Penyelenggara: teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau tetap kegiatan usaha, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, pencabutan izin.
  • Kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau Pejabat Eksekutif Penyelenggara: pemberhentian direksi atau dewan komisaris atau pejabat eksekutif, larangan menjadi anggota direksi atau dewan komisaris, pemegang saham lembaga yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Manfaat Penerapan APU PPT

  • Berdasarkan kajian dari World Bank didapatkan bahwa penerapan program APU PPT sejalan dengan pengendalian intern dan prinsip kepatuhan.
  • Pada akhirnya, penerapan program APU PPT yang baik akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh PJK karena:

        Mengurangi risiko adanya fraud,

        Membantu dalam melindungi nasabah dan investor,

        Meningkatkan integritas PJK.

Pengawasan oleh OJK

Apabila PJK tidak melakukan pemblokiran, maka OJK akan memerintahkan PJK segera melakukan pemblokiran serta merta dan memberikan sanksi administratif, dalam bentuk:

  • Peringatan atau teguran tertulis
  • Denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
  • Penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
  • Pembatasan kegiatan usaha tertentu;
  • Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
  • Pemberhentian pengurus dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
  • Pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Siapa saja yang perlu menggunakan Espay CDD?

sumber: OJK dan Undang-undang terkait

× How can I help you?